Info Teluk Kepayang – Tingkatkan Koordinasi memperkuat sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Batulicin menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa (15/07/2025). Kegiatan yang berlangsung di ruang utama sidang DPRD tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Lapas Batulicin diwakili oleh Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Batulicin, Harry Indrawan, menegaskan komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan daerah. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Bumbu, Eryanto Rais.
Pentingnya KUA dan PPAS dalam Pembangunan Daerah
Dalam sambutannya yang dibacakan Eryanto Rais, Bupati Andi Rudi Latif menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen penting yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi-asumsi dasar penyusunannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan KUA dan PPAS harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap APBD 2026 dapat dibahas secara kolaboratif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” tambahnya.
Peran Lapas Batulicin dalam Mendukung Pembangunan Daerah
Keikutsertaan Lapas Batulicin dalam rapat paripurna ini menunjukkan komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari sistem peradilan, Lapas memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembinaan narapidana, tetapi juga dalam mendukung program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Harry Indrawan, selaku perwakilan Lapas Batulicin, menyatakan bahwa kehadiran lembaganya dalam forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembinaan warga binaan dengan kebijakan pembangunan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan di Lapas Batulicin sejalan dengan prioritas pembangunan Tanah Bumbu, khususnya di bidang ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Sinergi Antar Lembaga untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Lapas, DPRD, dan pemerintah daerah.
Kehadiran Lapas Batulicin dalam rapat strategis ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan reintegrasi. Dengan dukungan pemerintah daerah, diharapkan warga binaan dapat kembali menjadi bagian produktif masyarakat, mengurangi stigma, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
