Info Teluk Kepayang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan. Kunjungan yang berlangsung pada Senin (14/7/2025) ini bertujuan memantau langsung upaya pengawasan dan rehabilitasi hutan di wilayah tersebut.
Pembalakan Liar Meningkat, Pengawasan Minim
Pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu dinilai memberikan dampak ganda. Di satu sisi, infrastruktur ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain, akses tersebut turut memicu peningkatan aktivitas pembalakan liar, terutama di kawasan Pegunungan Meratus.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini difokuskan pada penanganan pembalakan liar dan reboisasi.
“Ini menjadi fokus kami. Bagaimana cara penanganan pembalakan liar dan reboisasi. Kita harus konsentrasi karena banyaknya pembalakan liar, sementara upaya reboisasi di lapangan tidak sejalan dengan penanganannya,” tegas politisi Partai Golkar Dapil 6 ini.
Kendala Anggaran dan Personel Jadi Sorotan
Salah satu masalah utama yang dihadapi KPH Kusan adalah minimnya sarana dan prasarana, termasuk keterbatasan personel polisi hutan (polhut) dan anggaran operasional. Saat ini, KPH Kusan hanya memiliki dua orang polhut yang harus mengawasi kawasan hutan dengan luas mencapai ribuan hektare.
Baca Juga: Pesan Inspiratif Bupati Tanah Bumbu di Tabligh Akbar Hari Jadi ke-47 Desa Mantewe
“Dua polhut ini tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa fasilitas memadai. Dengan cakupan lahan yang luas, mustahil mereka bisa bekerja optimal. Perlu penambahan anggaran dan tenaga lapangan agar hutan kita tetap lestari,” jelas Yani.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, H. Burhanuddin, juga menyoroti masalah ini. Ia mendesak Kementerian Kehutanan RI untuk memberikan respons cepat terhadap permohonan tambahan anggaran dan personel.
“Kenapa hutan kita terus terjamah (oleh pembalakan liar)? Karena kita kekurangan polhut. Yang ada tidak mencukupi,” ucap mantan Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019 itu.
Respons KPH Kusan dan Dinas Kehutanan Kalsel
Kepala KPH Kusan, A. Raihanor, S.Hut, mengapresiasi perhatian Komisi II DPRD Kalsel. Ia mengakui bahwa keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar dalam pengawasan dan rehabilitasi hutan.
Sementara itu, Alif Winarto, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong peningkatan anggaran untuk KPH Kusan pada tahun 2026.
“Kami mendukung penuh agar tidak ada lagi pembalakan liar dan reboisasi bisa berjalan lancar. Harapannya, masalah ini bisa tertangani melalui anggaran 2026 dan seterusnya,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalsel mendorong beberapa langkah strategis, antara lain:
-
Penambahan personel polhut untuk memperluas jangkauan pengawasan.
-
Peningkatan anggaran operasional KPH Kusan untuk patroli dan pemantauan.
-
Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pembalakan liar.
-
Percepatan program reboisasi, terutama di kawasan yang terdampak aktivitas tambang dan illegal logging.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerusakan hutan di Tanah Bumbu dapat ditekan, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Pembalakan liar di Tanah Bumbu merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu. Keterbatasan personel dan anggaran KPH Kusan harus segera diatasi melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah. Komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar hutan Kalimantan Selatan tetap terjaga dan berfungsi sebagai paru-paru dunia.
