Teluk Kepayang – Pakar hukum dan tokoh publik, Yusril Ihza Mahendra, memberikan saran kepada TNI agar membatalkan rencana melaporkan Ferry Irwandi, mantan pejabat sipil yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Menurut Yusril, pendekatan melalui komunikasi dan dialog lebih tepat dibandingkan jalur hukum dalam konteks ini.
Saran Yusril untuk Pendekatan Dialog
Yusril menekankan bahwa masalah yang melibatkan mantan pejabat sipil dan TNI sebaiknya diselesaikan secara damai dan terbuka. Ia menyarankan agar kedua belah pihak mengedepankan dialog, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir dan reputasi lembaga tetap terjaga.
“Dalam kasus ini, pendekatan hukum bukanlah satu-satunya solusi. Dialog dan komunikasi bisa lebih efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta.
Pertimbangan Hukum
Menurut Yusril, secara hukum TNI memiliki keterbatasan dalam melaporkan atau menindak sipil yang telah meninggalkan struktur militer. Hal ini sebelumnya ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi yurisdiksi TNI terhadap warga sipil.
“MK sudah menegaskan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan penuh terhadap sipil. Karena itu, laporan hukum bisa menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan kontroversi,” tambahnya.
Baca juga: Gantikan Sri Mulyani, Menkeu Purbaya Akui Buruknya Kebijakan Ekonomi
Pentingnya Komunikasi dan Keterbukaan
Yusril juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan membangun komunikasi langsung, baik TNI maupun Ferry Irwandi dapat mencari titik temu tanpa menimbulkan perdebatan berkepanjangan di publik.
“Komunikasi terbuka sering kali lebih efektif dibandingkan konfrontasi hukum, terutama dalam konteks hubungan sipil-militer yang sensitif,” ujarnya.
Reaksi Publik dan Media
Saran Yusril ini mendapat perhatian dari masyarakat dan media. Banyak pihak menilai pendekatan dialog lebih bijaksana, terutama untuk menjaga citra TNI sebagai lembaga yang dihormati dan profesional.
“Lebih baik masalah diselesaikan secara elegan melalui komunikasi daripada publik digegerkan dengan proses hukum yang bisa memicu spekulasi,” ujar seorang pengamat militer.
Harapan ke Depan
Dengan arahan Yusril, diharapkan TNI dan Ferry Irwandi dapat duduk bersama untuk mencari penyelesaian terbaik. Pendekatan ini juga diharapkan menjadi preseden positif bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang, sehingga tetap menjaga prinsip hukum sekaligus harmoni antara institusi militer dan sipil.
“Dialog adalah jalan terbaik. Semua pihak akan lebih tenang, reputasi terjaga, dan masyarakat tetap mendapat kepastian bahwa masalah ini ditangani secara adil,” tutup Yusril.
