Info Teluk Kepayang – Kasus dugaan perlakuan tidak pantas terhadap seorang siswa inklusi di salah satu sekolah di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, mendapat sorotan luas dari publik. Peristiwa ini dinilai mencederai semangat pendidikan ramah anak serta inklusif yang selama ini digencarkan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap oknum guru yang terlibat dalam kasus tersebut.
Kronologi Singkat Kejadian
Kasus ini mencuat setelah beredar kabar bahwa seorang siswa inklusi mendapat perlakuan diskriminatif dari oknum guru. Siswa tersebut disebut mengalami tekanan psikologis akibat cara pengajaran dan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif.
Kabar ini pun menuai reaksi keras dari masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan dan pegiat hak anak. Mereka mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius dan memastikan hal serupa tidak terulang.
Disdikbud Kalsel: Proses Evaluasi dan Penindakan
Kepala Disdikbud Kalsel, melalui juru bicaranya, menyatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi dan investigasi langsung ke sekolah yang bersangkutan.
“Kami tidak akan menutup mata. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu ada sanksi tegas bagi oknum guru tersebut sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan Disdikbud Kalsel, Jumat (13/9).
Ia menambahkan, sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bisa berupa pencabutan hak mengajar apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.
Baca juga: Pemkab HST Bekali Pengurus Kopdes Merah Putih Pelatihan Perkoperasian
Komitmen Perkuat Pendidikan Inklusif
Kasus ini menjadi momentum bagi Disdikbud Kalsel untuk memperkuat kembali komitmen terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sejatinya bertujuan memberikan ruang yang setara bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
“Kami berkomitmen memberikan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan mendukung semua siswa. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Selain penindakan, pihaknya juga berencana memberikan pendampingan psikologis bagi siswa yang terdampak agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.
Dukungan dari Pemerhati Anak
Sejumlah lembaga pemerhati anak di Kalimantan Selatan juga angkat suara. Mereka mendukung langkah tegas Disdikbud sekaligus meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pelatihan bagi guru, khususnya terkait metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus.
“Pendidikan inklusif bukan sekadar jargon. Guru harus dibekali kemampuan khusus agar bisa memahami kondisi anak didik yang berbeda-beda,” kata salah satu aktivis perlindungan anak di Banjarmasin.
Harapan ke Depan
Kasus di Amuntai ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Disdikbud menegaskan, selain sanksi, pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan serta membentuk unit khusus yang menangani persoalan inklusi di sekolah.
“Kami ingin memastikan semua anak di Kalsel mendapatkan hak pendidikan yang setara. Tidak boleh ada lagi kasus seperti ini di masa depan,” pungkasnya.
