Info Teluk Kepayang – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah strategis untuk menekan potensi bencana banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Menjelang puncak musim hujan pada akhir tahun 2025, Pemprov Kalsel memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) serta meningkatkan kesiapsiagaan lintas instansi guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat.
Upaya ini dilakukan mengingat Kalsel merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir tertinggi di Indonesia, terutama di kawasan Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala, yang kerap dilanda luapan air dari sungai-sungai besar di daerah tersebut.
Kolaborasi Antarlembaga untuk Deteksi Dini
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, H. Mujiyat, menjelaskan bahwa Pemprov bekerja sama dengan BMKG, Balai Wilayah Sungai, dan TNI/Polri dalam memperkuat sistem deteksi dini bencana.
“Koordinasi kami tingkatkan melalui pemantauan curah hujan, kondisi debit sungai, serta prakiraan cuaca ekstrem. Kami juga menambah pos pantau dan memperluas jangkauan sirine peringatan di daerah rawan banjir,” ujarnya saat ditemui di Banjarmasin, Kamis (tanggal disesuaikan).
Ia menambahkan bahwa BPBD telah menyiagakan tim reaksi cepat (TRC) di setiap kabupaten/kota serta membentuk desa tangguh bencana di daerah-daerah berisiko tinggi.
“Dengan sinergi lintas sektor, kita ingin sistem peringatan dini bisa berjalan efektif agar masyarakat mendapat informasi lebih cepat dan bisa mengantisipasi,” jelas Mujiyat.
Teknologi Digital Diterapkan
Sebagai bagian dari modernisasi mitigasi bencana, Pemprov Kalsel kini menerapkan teknologi digital berbasis data cuaca dan satelit untuk memantau potensi genangan air. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Siaga Bencana Kalsel, yang memungkinkan masyarakat menerima notifikasi peringatan dini melalui ponsel.
“Teknologi ini memudahkan koordinasi antarinstansi dan mempercepat penyebaran informasi kepada warga. Kami harap partisipasi masyarakat juga meningkat dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka,” kata Mujiyat.
Selain itu, Pemprov juga menggandeng universitas dan lembaga riset dalam mengembangkan model prediksi banjir berbasis peta topografi dan pola hujan lokal, agar deteksi dini semakin akurat.
Baca juga: Tingkatkan Keamanan Kawasan Pelabuhan Trisakti, Polsek KPL Banjarmasin Gelar Patroli
Fokus pada Normalisasi Sungai dan Drainase
Selain memperkuat sistem peringatan dini, Pemprov Kalsel juga fokus pada upaya fisik mitigasi, seperti normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, dan perbaikan saluran drainase di daerah perkotaan dan perdesaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Ahmad Solhan, menyebutkan bahwa program normalisasi Sungai Martapura dan Sungai Barito masih menjadi prioritas utama.
“Kami sudah mulai melakukan pengerukan di beberapa titik yang menjadi langganan banjir, serta memperbaiki pintu air dan tanggul yang rusak. Upaya ini berjalan paralel dengan penanaman vegetasi di bantaran sungai untuk mencegah erosi,” ungkap Solhan.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan penataan ruang dan pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir.
Edukasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Pemerintah daerah juga mengintensifkan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di kawasan rawan banjir. Kegiatan ini melibatkan relawan, pelajar, dan kelompok masyarakat yang dilatih untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan langkah evakuasi cepat.
“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Dengan edukasi yang terus dilakukan, kami harap masyarakat tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan ketika banjir terjadi,” ujar Mujiyat.
Sementara itu, BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru memprediksi bahwa puncak musim hujan di Kalsel akan terjadi pada Desember 2025 hingga Februari 2026, dengan potensi curah hujan di atas normal di sebagian besar wilayah.
“Dengan kondisi itu, langkah antisipatif seperti peringatan dini dan penyiapan jalur evakuasi harus segera dimatangkan,” kata Kepala BMKG Banjarbaru, Yusri Setiawan.
Sinergi Pusat dan Daerah
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, menegaskan bahwa Pemprov terus berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, termasuk pembangunan waduk kecil di daerah hulu dan sistem tanggul terpadu.
“Kita ingin masyarakat Kalsel tidak lagi hidup dalam kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba. Maka, penguatan sistem peringatan dini dan penataan sungai harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antarinstansi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko bencana dan mengurangi dampak sosial ekonomi akibat banjir.
Penutup: Siaga Bersama Hadapi Musim Hujan
Melalui kombinasi pendekatan teknologi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, Pemprov Kalsel optimistis mampu menekan risiko banjir di wilayahnya. Dengan sistem peringatan dini yang semakin kuat, pemerintah berharap kejadian banjir besar seperti tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.
“Bencana memang tak bisa dihindari sepenuhnya, tapi dengan kesiapsiagaan yang baik, dampaknya bisa kita tekan seminimal mungkin,” pungkas Mujiyat.
