Info Teluk Kepayang – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin kembali melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di lima kecamatan, dengan melibatkan puluhan petugas lapangan yang menyisir langsung rumah-rumah warga penerima bantuan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial (Kemensos) agar pemerintah daerah secara berkala memperbarui data keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam DTKS.
Turun Langsung ke Lapangan
Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Siti Khadijah, mengatakan bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) DTKS dilakukan dengan metode door to door, agar setiap data penerima benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Tim kami turun langsung menyisir penerima bansos di seluruh kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa data yang masuk ke DTKS benar-benar valid, tidak ada penerima ganda, dan tidak ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” jelas Siti saat ditemui di Kantor Dinsos, Kamis (16/10).
Ia menegaskan, pembaruan data ini penting untuk menjaga transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bansos pemerintah.
“Kalau datanya bersih, bantuan bisa lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata, dan tidak ada lagi warga mampu yang menerima hak orang lain,” tegasnya.
Libatkan Aparat Kelurahan dan RT
Dinsos Banjarmasin juga melibatkan aparat kelurahan, RT, dan relawan sosial dalam kegiatan pemutakhiran data ini. Mereka berperan memberikan informasi awal tentang kondisi sosial ekonomi warganya, sekaligus membantu petugas dalam proses pendataan.
Menurut Siti, keterlibatan pihak kelurahan dan RT sangat penting karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami ingin proses ini partisipatif. RT dan kelurahan menjadi ujung tombak agar data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Dinsos juga membuka posko layanan aduan bagi masyarakat yang merasa belum terdaftar atau ingin memperbarui status sosial ekonominya.
Baca juga: Peringati Hari Menanam Pohon, GOW HSU Hijaukan Danau Panggang
Fokus pada Kelompok Rentan
Pembaruan data kali ini juga menyoroti kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan keluarga miskin ekstrem.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Banjarmasin, Hadi Firmansyah, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pendataan mendalam terhadap kelompok rentan ini agar mereka mendapatkan prioritas dalam berbagai program bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa kelompok rentan ini benar-benar mendapat perhatian. Karena selama ini masih ada beberapa warga yang tidak terdata dengan baik akibat keterbatasan akses informasi,” ujarnya.
Hadi juga menyebutkan, hasil verifikasi lapangan akan menjadi dasar bagi penentuan penerima bantuan di tahun 2026 mendatang.
Warga Apresiasi Upaya Pemutakhiran
Upaya pembaruan data ini mendapat sambutan positif dari warga. Salah satu warga Kelurahan Sungai Andai, Rasmiati (45), mengaku senang petugas datang langsung ke rumahnya untuk mendata.
“Dulu saya pernah mengajukan tapi belum masuk data bantuan. Sekarang petugas datang langsung, mudah-mudahan kali ini bisa terdaftar,” ucapnya penuh harap.
Sementara itu, beberapa warga juga berharap agar proses pembaruan ini benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor nonteknis seperti kedekatan pribadi atau kepentingan politik.
Data Bersih, Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Dinsos Banjarmasin menargetkan proses verifikasi dan validasi DTKS selesai pada akhir November 2025, sehingga data yang sudah diperbarui bisa langsung digunakan untuk program bansos tahun berikutnya.
Kepala Dinsos menegaskan bahwa setelah proses ini selesai, pihaknya akan melakukan sinkronisasi data dengan Kemensos RI dan BPS agar hasilnya terintegrasi dalam satu sistem nasional.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan sosial. Dengan data yang bersih dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Siti Khadijah menutup wawancara.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran bansos, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan sosial daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
