Info Teluk Kepayang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk meminta penjelasan terkait pencoretan massal kepesertaan BPJS Kesehatan yang dialami sejumlah warga. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat status kepesertaan mereka tiba-tiba tidak aktif.
Rapat dengar pendapat tersebut menjadi upaya DPRD untuk memastikan kejelasan kebijakan sekaligus melindungi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Keluhan Warga Jadi Sorotan DPRD
Pencoretan massal kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui kepesertaannya nonaktif saat hendak berobat di fasilitas kesehatan.
DPRD Banjarmasin menilai persoalan ini serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
DPRD Minta Penjelasan Transparan
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta Dinsos dan Dinkes memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pencoretan kepesertaan BPJS Kesehatan. Legislator menyoroti mekanisme pendataan, proses verifikasi, serta kriteria yang digunakan dalam menentukan peserta yang dicoret.
DPRD juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antarinstansi dilakukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Baca juga: Anggota Polres HST Tewas Kecelakaan di Simpang Matang Hambawang
Peran Dinsos dan Dinkes Dipertanyakan
Dinsos sebagai instansi yang menangani data penerima bantuan sosial dan Dinkes sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan diminta menjelaskan peran masing-masing dalam proses pencoretan kepesertaan BPJS Kesehatan.
DPRD menegaskan bahwa sinkronisasi data antarinstansi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak berdampak merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dampak Langsung pada Akses Layanan Kesehatan
Pencoretan kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga yang sebelumnya bergantung pada BPJS terancam tidak dapat memperoleh pelayanan medis secara optimal jika status kepesertaan tidak segera dipulihkan.
DPRD menekankan bahwa tidak boleh ada warga yang kehilangan hak berobat hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksinkronan data.
DPRD Dorong Solusi Cepat dan Berkeadilan
DPRD Banjarmasin mendesak agar Dinsos dan Dinkes segera mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu yang ditekankan adalah pembukaan mekanisme pengaduan dan pendataan ulang bagi warga yang merasa layak namun tercoret dari kepesertaan BPJS Kesehatan.
Legislator juga meminta adanya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami prosedur dan tidak kebingungan di lapangan.
Evaluasi Data dan Koordinasi Antarinstansi
Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap basis data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pembaruan data secara berkala dan koordinasi intensif antarinstansi dinilai menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang.
DPRD berharap ke depan kebijakan terkait jaminan kesehatan dapat dijalankan dengan lebih hati-hati dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen Lindungi Hak Kesehatan Warga
DPRD Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Hak masyarakat atas layanan kesehatan menjadi prioritas yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya pemanggilan terhadap Dinsos dan Dinkes, DPRD berharap persoalan pencoretan massal BPJS Kesehatan dapat segera menemukan titik terang dan solusi yang adil bagi seluruh warga terdampak.
