Teluk Kepayang – Bupati Balangan, Abdul Hadi, membantah keras tudingan bahwa dirinya menerima aliran dana sebesar Rp2,6 miliar dari Perusahaan Daerah (Perusda) setempat. Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar bahwa laporan keuangan Perusda diduga tidak transparan dan mengalir ke pihak tertentu.
Menurut Bupati, tudingan itu tidak hanya merusak nama baiknya sebagai kepala daerah, tetapi juga fitnah yang sangat serius.
Bantahan Tegas dari Bupati
Dalam keterangan pers di Kantor Bupati, Abdul Hadi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan.
“Itu fitnah yang tidak berdasar. Saya pastikan tidak ada satu rupiah pun dana Perusda yang mengalir ke rekening pribadi saya. Silakan dicek dan audit secara terbuka,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa pihaknya justru mendorong pengelolaan Perusda lebih transparan dan profesional agar bisa memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Tuntut Klarifikasi dan Bukti
Abdul Hadi juga menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk menunjukkan bukti otentik. Ia menilai tuduhan liar tanpa dasar hanya akan menimbulkan keresahan publik dan berpotensi menghambat roda pemerintahan.
“Saya minta kepada siapa pun yang menuduh, tunjukkan bukti. Kalau tidak, berarti itu hanya fitnah. Saya tidak akan tinggal diam, langkah hukum bisa saja ditempuh,” tegasnya.
Baca juga: Black Box Helikopter Eastindo Air Diserahkan ke KNKT, Kondisi Terbakar Parah
Respon DPRD Balangan
Tudingan terhadap Bupati turut menjadi sorotan DPRD Balangan. Ketua DPRD, Samsudin Noor, mengatakan bahwa pihak legislatif mendukung audit menyeluruh terhadap keuangan Perusda.
“Kami di DPRD akan mendorong agar transparansi keuangan diperkuat. Jika memang ada penyimpangan, harus diusut. Tapi kalau tudingan itu tidak terbukti, maka yang menyebarkan kabar bohong harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Pengamat: Perlu Audit Independen
Pakar hukum administrasi publik, Dr. Rachmad Santoso, menilai tudingan korupsi atau penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan melalui mekanisme audit dan investigasi hukum, bukan sekadar opini di ruang publik.
“Kasus seperti ini rawan ditunggangi kepentingan politik. Karena itu, audit independen sangat penting untuk menepis kabar yang tidak benar sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Penutup
Hingga kini, tudingan terhadap Bupati Balangan masih sebatas isu yang beredar tanpa bukti kuat. Bupati Abdul Hadi menegaskan dirinya siap membuka data keuangan untuk membuktikan integritasnya. Masyarakat pun menunggu hasil audit resmi agar persoalan ini terang benderang, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan fitnah berkepanjangan.
