Teluk Kepayang- Nadiem Buka Suara Soal Pengadaan Chromebook di Kemendikbud Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik dan penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun selama masa jabatannya (2019-2022). Dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (10/6), Nadiem membeberkan alasan di balik keputusan tersebut, sekaligus membantah adanya manipulasi dalam proses pengadaan.
Chromebook Dipilih karena Lebih Murah dan Aman
Nadiem menjelaskan bahwa tim Kemdikbudristek telah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan menggunakan Chromebook. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat berbasis ChromeOS ini lebih ekonomis dibandingkan laptop dengan sistem operasi lain.
*”Harga Chromebook lebih murah 10-30% dibandingkan laptop lain. Selain itu, ChromeOS gratis, sementara OS lain membutuhkan biaya lisensi hingga Rp1,5-2,5 juta per unit,”* jelasnya.
Tak hanya dari segi harga, Nadiem menekankan bahwa Chromebook menawarkan keamanan lebih tinggi bagi siswa dan guru. Sistem operasi ini memungkinkan kontrol ketat terhadap aplikasi yang diinstal, sehingga memblokir akses ke konten negatif seperti pornografi dan judi online—tanpa biaya tambahan.
Baca Juga: Generasi Muda Pertanian Siap Berkarya: SMK-PP Negeri Banjarbaru Lepas 78 Lulusan Kompeten
“Di OS lain, fitur keamanan seperti ini biasanya berbayar. Chromebook memberikan solusi yang lebih terjangkau dan aman untuk pendidikan,” tambahnya.
Bukan untuk Daerah 3T, Hanya Sekolah dengan Internet
Nadiem juga meluruskan mispersepsi bahwa Chromebook ditujukan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, program ini justru dikhususkan bagi sekolah yang memiliki akses internet memadai.
“Pengadaan Chromebook di masa saya tidak menargetkan daerah 3T. Perangkat ini hanya diberikan ke sekolah yang sudah terhubung dengan internet,” tegasnya.
Hal ini diperkuat oleh kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, yang menyatakan bahwa ada dua kajian terpisah:
-
Kajian sebelum era Nadiem – menguji Chromebook untuk daerah 3T (dinyatakan kurang efektif).
-
Kajian di masa Nadiem – mengevaluasi Chromebook untuk sekolah dengan infrastruktur internet.
“Tidak ada perubahan kajian yang dimanipulasi. Dua laporan ini berbeda konteks dan tujuannya,” kata Hotman.
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Rp9,9 Triliun
Di sisi lain, Kejagung terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek ini. Penyidik menemukan indikasi “pemufakatan jahat” dengan mengarahkan tim teknis untuk memprioritaskan Chromebook meskipun uji coba 2019 menunjukkan ketidakefektifannya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut bahwa anggaran sebesar Rp9,9 triliun (Rp3,58 triliun dari Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun dari DAK) berpotensi menimbulkan kerugian negara. Namun, nilai pastinya masih dalam perhitungan.
Pro-Kontra Kebijakan Digitalisasi Pendidikan
Kebijakan Nadiem ini menuai pro-kontra. Sebagian pihak mendukung efisiensi dan keamanan Chromebook, sementara yang lain mempertanyakan efektivitasnya di Indonesia, terutama di daerah dengan sinyal lemah.
