Teluk Kepayang- Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025) ini membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan strategis di Tanah Bumbu, termasuk sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga, Kawasan Industri (KI) Batulicin, serta RDTR Kawasan Perkotaan Angsana.
RDTR sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Dalam sambutannya, Bupati Andi Latif menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis dari Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan dua dokumen RDTR pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa RDTR merupakan instrumen kunci dalam menciptakan investasi iklim yang menguntungkan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjaga kelestarian lingkungan.
“RDTR bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan panduan operasional untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Penyusunan RDTR ini sejalan dengan Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu “Mewujudkan Penataan Kota dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Lingkungan.” Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mencegah kebijakan yang tumpang tindih.
Ekonomi dan Tantangan Tata Ruang di Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki dua kawasan strategi ekonomi yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor ini:
Baca Juga: Dua Pria Dibekuk di Teluk Kepayang Bawa Sabu Saat Digerebek Polisi Kusan Hulu
1. Kecamatan Simpang Empat: Pusat Industri dan KEK Setangga
-
Potensi Ekonomi: Sektor batubara, kelapa sawit, dan karet dengan nilai ekonomi mencapai Rp13,3 triliun per tahun (BKPM, 2024).
-
Kawasan Industri Batulicin: Telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2015.
-
KEK Setangga: Diresmikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2024, diharapkan menjadi penggerak perekonomian daerah.
2. Kecamatan Angsana: Kawasan Perkotaan Berkembang
-
Potensi Ekonomi: Bernilai Rp16,7 triliun per tahun dari sektor perkebunan dan pertambangan.
-
RDTR Perkotaan Angsana: Dibuat untuk mengantisipasi pertumbuhan perkotaan dan industrialisasi.
Namun Bupati juga menyoroti beberapa strategi tantangan, seperti:
-
Koordinasi lintas sektor dalam implementasi RDTR.
-
Percepatan penetapan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum RDTR.
-
Integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan investasi.
Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan RDTR. “Keterlibatan multistakeholder menjamin dokumen yang komprehensif dan aplikatif,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain:
-
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
-
Kementerian Perhubungan
-
Kementerian Pertanian
-
Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)
-
Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
-
Kementerian Dalam Negeri
-
Kementerian Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan RDTR dan memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
